Foto ; pengurus yayasan dari pihak tergugat bersama kuasa hukum Yayan Riyanto
BLIMBING, MALANGJOS.com
Sejumlah warga perumahan
Karanglo Indah, Kelurahan Baleajosari, Kecamatan Blimbing Kota Malang, menggugat Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), Yayasan Masjid Syuhada, di Perumahan Karanglo Indah Blok C-1A Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
Para penggugat itu, Arie (Penggugat I), Rabani (Penggugat II) Kikik (Penggugat III), Agus (Penggugat IV), Afan (Penggugat V)
Dadang (Penggugat VI), Fakris (Penggugat VII), Sakri (Penggugat VIII) Badru (Penggugat IX) dan
Erwanto (Penggugat X). Gugatan tersebut, terdaftar dengan nomor 357/Pdt.G/2026/PN Mlg.
Sedangkan para tergugat,
Indro (Tergugat I), Isbandi (Tergugat II) dan Fajar (Terguggat III). Selain itu, Yayasan Syuhada (Turut Tergugat I), Kantor KUA Blimbing (Turut Tergugat II),
Kantor Kemenag Kota Malang (Turut Tergygat III), Kelurahan Balearjosari (Turut Tergugat IV)
Pengurus Daerah BKMM-DMI (Turut Tergugat V)
Gugatan itu, bahkan telah sampai pada sidang perdana di PN Negeri Kota Malang, Selasa 17 November 2016. Agendanya, terkait kehadiran para pihak. Namun, dikarenakan ada sejumlah pihak yang belum hadir, akan dilanjutkan panggilan pihak yang belum hadir, Selasa 24 Novenber 2026 mendatang.
Pihak penggugat merasa, bahwa lahan yang didirikan bangunan, adalah fasum milik umum sebagaimana site plan perumahan. Sedangkan para tergugat menyebut, jika lahan yang didirikan bangunan, adalah lahan Waqof. Dibuktikan, dengan adanya sejumlah sertifikat Waqof.
“Perkara ini, sebenarnya, sudah memanas sejak 2024 lalu. Ketika sebagian warga sekitar masjid meminta dilibatkan masuk ke kepengurusan takmir,” terang kuasa hukum tergugat, DR Yayan Riyanto, SH ditemui di kantornya, Selasa 17 November 2026.
Didampingi timnya, Bili SH, Imam Syafi:i SH, Sigit SH, Febri SH, Tommy SH, Farhan SH, Rifqi SH dan Shendy SH, Yayan menjelaskan, seharusnya Mqsjid menjadi ajang tempat berlomba berbuat kebaikan, tapi kali ini malah ada sengketa.
Yayasan Syuhada Karanglo Indah berdasarkan akta notaris tertanggal 1 Agustus 2024, telah memperoleh pengesahan Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0012207.AH.01.04.Tahun 2024.
“Masjid itu berdiri di atas empat sertifikat tanah wakaf, dua di Kabupaten dan dua di Kota Malang, bukan fasum pemberian pengembang yang disebut para penggugat,” lanjut Yayan.
Menurutnya, Akta Ikrar Wakaf sudah terbit dari empat sertifikan SHM milik pribadi. Para penggugat mendalilkan, masjid berdiri di atas lahan fasilitas umum (fasum) perumahan.
“Polemik ketika, Ketua Takmir sebelumnya, almarhum H. Muchlis Ridwan, jatuh sakit. Pengelolaan harian kemudian dimandatkan kepada Indro Triyono melalui surat tugas tertanggal 10 Juni 2024. Semacam Estafet ketakmiran, diwakilkan ke Pak Indro Triyono,
Mengetahui hal itu, kemudian perangkat RW dan RT setempat mendatangi beliau,” terang
Wakil Ketua Takmir Masjid Syuhada, Gurit Dwi Prasetyo, dari pihak yayasan yang digugat.
Kedua pihak semakin meruncing, saat memasuki periode kepengurusan berikutnya 2025-2030. Pihak pengurus lingkungan menghendaki mekanisme di sebagaimana di lingkungan.
Sementara jemaah, menentukan pemilihan melalui musyawarah mufakat. Sebagaimana tradisi di internal pengurus masjid.
Sempat mediasi, melibatkan Lurah Balearjosari hingga Camat Blimbing. Namun, belum menemukan kesepakatan. Pihaknya menyayangkan, adanya ketegangan ke dua belah pihak. Bisa berpotensi menggangu kenyamanan ibadah. (ER/MJ)










Komentar